Nasional -  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional yang diusulkan pemerintah. Pasalnya, substansi Rancangan Undang-Undang itu dinilai akan menimbulkan banyak masalah.

 

"Rancangan Undang-Undang ini belum bisa dibahas sekarang. Kemungkinan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini tidak dibahas buru-buru," kata Paskalis Kosay, anggota Komisi I, dalam diskusi Polemik, di Jakarta, Sabtu ( 13/1/2012 ).

Paskalis mengatakan, ada sejumlah kekhawatiran dari substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Nasional. Ia mencontohkan, aktifnya peran intelijen dan Tentara Nasional Indonesia. Peran TNI, kata dia, masih diragukan jika melihat sejarah orde baru. Selain itu, tambah Paskalis, kewenangan pengelolaan keamanan nasional jika Rancangan Undang-Undang (RUU) itu disahkan diserahkan kepada Presiden.

"Seakan-akan Presiden jadi penangungjawab sendiri dari keamanan nasional. Jadi masih perlu dikritisi," ucap politisi Partai Golkar itu. Paskalis menambahkan, pihaknya akan terlebih dulu mendengarkan pandangan berbagai pihak mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementriann Nasional sebelum memulai pembahasan.

"Rancangan Undang-Undang  (RUU) ini lebih banyak akan menimbulkan masalah," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanudin mengatakan, pihaknya memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Strategis Pertahanan dalam masa sidang III tahun 2011-2012 . "RUU perlu karena selama ini kita senang membeli senjata dari luar. Ini tidak menghemat uang negara," kata Tubagus.

sumber dari http://nasional.kompas.com